Bank Indonesia (BI) adalah bank sentral Republik Indonesia. Bank ini memiliki nama lain De Javasche Bank yang dipergunakan pada masa Hindia Belanda. Sebagai bank sentral, BI mempunyai satu tujuan tunggal, yaitu mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Kestabilan nilai rupiah ini mengandung dua aspek, yaitu kestabilan nilai mata uang terhadap barang dan jasa, serta kestabilan terhadap mata uang negara lain.

 

Untuk mencapai tujuan tersebut BI didukung oleh tiga pilar yang merupakan tiga bidang tugasnya. Ketiga bidang tugas ini adalah menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter, mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran, serta mengatur dan mengawasi perbankan di Indonesia. Ketiganya perlu diintegrasi agar tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah dapat dicapai secara efektif dan efisien. Setelah tugas mengatur dan mengawasi perbankan dialihkan kepada Otoritas Jasa Keuangan, tugas BI dalam mengatur dan mengawasi perbankan tetap berlaku, namun difokuskan pada aspek makroprudensial sistem perbankan secara makro.

 

BI juga menjadi satu-satunya lembaga yang memiliki hak untuk mengedarkan uang di Indonesia. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya BI dipimpin oleh Dewan Gubernur. Sejak 2013, Agus Martowardojo menjabat sebagai Gubernur BI menggantikan Darmin Nasution.

 

Babak baru dalam sejarah Bank Indonesia (BI)sebagai Bank Sentral yang independen dimulai ketika sebuah undang-undang baru, yaitu Undang-Undang No. 23/1999 tentang Bank Indonesia, dinyatakan berlaku pada tanggal 17 Mei 1999. Undang-undang ini memberikan status dan kedudukan sebagai suatu lembaga negara independen dan bebas dari campur tangan pemerintah ataupun pihak lainnya. Sebagai suatu lembaga negara yang independen, Bank Indonesia mempunyai otonomi penuh dalam merumuskan dan melaksanakan setiap tugas dan wewenangnya sebagaimana ditentukan dalam undang-undang tersebut. Pihak luar tidak dibenarkan mencampuri pelaksanaan tugas Bank Indonesia, dan Bank Indonesia juga berkewajiban untuk menolak atau mengabaikan intervensi dalam bentuk apapun dari pihak manapun juga. Untuk lebih menjamin independensi tersebut, undang-undang ini telah memberikan kedudukan khusus kepada Bank Indonesia dalam struktur ketatanegaraan Republik Indonesia. Sebagai Lembaga negara yang independen kedudukan Bank Indonesia tidak sejajar dengan Lembaga Tinggi Negara. Disamping itu, kedudukan Bank Indonesia juga tidak sama dengan Departemen, karena kedudukan Bank Indonesia berada di luar Pemerintah. Status dan kedudukan yang khusus tersebut diperlukan agar Bank Indonesia dapat melaksanakan peran dan fungsinya sebagai otoritas moneter secara lebih efektif dan efisien.

READ  Kunci Sukses Seorang Manager Adalah Leadership

 

Bank Indonesia (BI) sudah menerbitkan Tata Bank Indonesia (PBI) Nomor 19/12/PBI/2017 perihal penyelenggaraan teknologi finansial pada 29 November 2017 lalu. Dalam peraturan itu disebutkan bahwa perusahaan teknologi jasa keuangan di bidang cara pembayaran wajib meregistrasikan diri ke bank sentral.  Deputi Gubernur BI, Sugeng mengukur perkembangan teknologi finansial di Indonesia relatif baik, tapi di sisi lain juga ada risikonya. Oleh karena itu, Sugeng mengatakan perlu adanya peraturan main guna menjaga keseimbangan antara perkembangan teknologi finansial dengan kestabilan cara keuangan di Indonesia.“Ruang lingkupnya yakni wajib mendaftar dulu, kemudian masuk ke regulatory sandbox (ruang uji coba terbatas), perizinan dan persetujuan, pemantauan, lalu pengawasan,” ujar Sugeng di kantornya.

READ  Taktik Menabung ala Ibu Rumah Tangga

 

Lebih lanjut, Sugeng mengatakan seandainya teknologi finansial wajib memperhatikan sejumlah hal pokok, di antaranya prinsip perlindungan konsumen, kerahasiaan dan keamanan data ataupun info transaksi, prinsip manajemen risiko, serta berkaitan dengan peraturan perundang-undangan lain seperti anti pencucian uang dan pencegahan pendanaan terorisme. Tidak hanya itu, BI juga mengimbau keras para pelaku teknologi finansial untuk tidak mempergunakan mata uang virtual dalam transaksi pembayarannya. “Landasan pijakan mata uang virtual itu lemah, di mana gejolaknya tinggi dan bisa memunculkan pengaruh yang negatif,” ungkap Sugeng.

 

Larangan pengaplikasian mata uang virtual pun tidak lepas dari unsur nilainya yang fluktuatif. Sebagai penanggung jawab kestabilan mata uang rupiah, BI memperhatikan adanya risiko besar ketika menghasilkan mata uang virtual sebagai alat pembayaran. “Jikalau (nilainya) drop, kita khawatirnya di situ,” sebut Sugeng lagi.  Berbarengan dengan diterbitkannya PBI, BI pun mengeluarkan dua peraturan turunan, yakni Tata Member Dewan Gubernur (PADG) Nomor 19/14/PADG/2017 perihal Ruang Uji Coba Terbatas Teknologi Finansial dan PADG Nomor 19/15/PADG/2017 perihal Cara Pendaftaran Berita, Penyampaian Jikalau, dan Pemantauan Penyelenggara Teknologi Finansial.

READ  Berapa Kisaran Biaya Pasang Ring Jantung di Indonesia

 

Ruang uji coba terbatas dirancang untuk menguji coba produk, layanan, teknologi, dan/atau teladan bisnis dari teknologi finansial yang diajukan izinnya. Dalam program uji coba yang memakan waktu selama 6 bulan itu, BI menjalankan pengawasan ataupun evaluasi dari penemuan layanan dan proses bisnis teknologi finansial.  “Jikalau risikonya besar, wajib dipegang dulu.  seandainya sudah aman, baru dilepas,” kata Sugeng.

 

Sementara bagi fintech yang sudah terdaftar dan mendapat izin dari otoritas lain, diberitahukan supaya konsisten mengabarkan bisnisnya itu kepada BI. Adapun yang konsisten perlu diberitakan kepada BI yakni mengenai produk, layanan, teknologi, dan/atau teladan bisnis mereka yang memenuhi kriteria sebagai teknologi finansial.

Leave a Reply

Your email address will not be published.
You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>