Sedangkan iurannya murah, pelayanan BPJS masih banyak kelemahan dan tak sebaik asuransi kesehatan. Masalahnya, semua orang wajib turut BPJS Kesehatan dan akan ada sanksi bagi yang menolak turut.

 

Apa yang dapat dijalankan untuk mengantisipasi pelayanan BPJS yang buruk ?

Pantas tata tertib, perusahaan wajib meregistrasikan karyawannya di BPJS Kesehatan per 1 Januari 2015. Telah ada kesepakatan antara BPJS Kesehatan dan APINDO (Asosiasi Pengusaha Indonesia). Sekiranya tak mendaftar akan ada sanksinya bagi perusahaan.

 

Buat semua masyarakat, BPJS mematok sasaran 2019 bahwa semua telah wajib menjadi peserta BPJS Kesehatan. Akan ada sejumlah sanksi bagi yang tak menjadi peserta.

 

Tanggapan pertama, walaupun menambah tarif, sebagian perusahaan memilih mempertahankan asuransi kesehatan yang telah ada sekaligus memberikan BPJS sebagai fasilitas tambahan. Ini solusi yang pas karena karyawan mendapat tambahan fasilitas kesehatan.

 

Tanggapan kedua, tak sedikit perusahaan yang akan menghentikan fasilitas asuransi kesehatan yang lama dan mengalihkannya ke BPJS. Alasannya: (a) bagi pegawai negeri itu telah keharusan untuk beralih dari ASKES ke BPJS; (b) buat swasta, tarif yang besar seandainya perusahaan wajib membayar dua fasilitas kesehatan sekaligus.

 

Penghentian asuransi kesehatan dan pengalihan ke BPJS sebetulnya tak akan jadi problem selama mutu layanan BPJS sepadan dengan mutu layanan asuransi kesehatan yang selama ini dirasakan karyawan.

 

Pertanyaanya, apakah mutu pelayannya sepadan ? Sekiranya kualitasnya belum baik, apa langkah yang dapat dijalankan ?

 

Sedangkan iuran murah dan cakupan luas (selengkapnya baca disini), melainkan manfaat dan pelayanan BPJS kesehatan berbeda dari asuransi kesehatan swasta dan ASKES (dahulu asuransinya pegawai negeri), terpenting pada hal – hal berikut ini:

READ  Panduan Lengkap Memilih Jenis Asuransi Terbaik untuk Wanita

 

Pertama, BPJS mengaplikasikan alur pelayanan dengan referensi bertahap. Sebelum ke rumah sakit atau dokter ahli, peserta wajib terpenting dahulu ke fasilitas kesehatan (faskes) tingkat I yang telah ditunjuk, merupakan puskesmas, dokter keluarga atau klinik, untuk mendapatkan surat referensi. Kecuali gawat darurat, peserta tak dapat seketika ke rumah sakit atau dokter ahli.

 

Selama problem kesehatan peserta dapat ditangani oleh faskes I, maka peserta tak perlu direferensikan ke rumah sakit atau dokter ahli. Keputusan merujuk ke rumah sakit merupakan kewenangan faskes I.

 

Situasi yang benar-benar berbeda dengan proses di asuransi kesehatan. Dengan asuransi, peserta tak butuh referensi dan dapat seketika ke rumah sakit atau dokter ahli cocok opsinya.

 

Kedua, puskesmas, yang notabene menjadi titik awal semua proses berobat  di BPJS, jam kerjanya terbatas. Di akhir pekan,  sabtu dan pekan, puskesmas tutup. Sementara, buat banyak karyawan, terpenting di kota besar, karena alasan aktivitas, pemeriksaan kesehatan baru dapat dijalankan di akhir pekan dikala libur.

 

Memang, peserta dapat ke faskes I lainnya, merupakan klinik atau dokter keluarga. Namun, mereka ini jumlahnya masih terbatas. Kecuali itu, karena puskesmas tutup di akhir pekan, bobot faskes I lainnya menjadi tinggi, imbasnya peserta wajib antre panjang di sabtu dan pekan.

 

Ketiga, BPJS menentukan bahwa peserta hanya boleh memilih satu faskes I untuk mendapat referensi. Peserta tak dapat ke sembarang faskes I walaupun itu faskes yang telah kerjasama dengan BPJS.

 

Situasi ini, semisal, menyulitkan buat peserta yang lokasi alternatif faskes I jauh dari daerah bekerja atau dari rumah. Kecuali itu, seandainya sedang di luar kota dan akan berobat, peserta wajib lebih dahulu menghubungi kantor BPJS terdekat , yang kemudian akan menujukkan Faskes I mana yang dapat melayani.

READ  Menanti Lahirnya Perusahaan Finansial Raksasa Indonesia

 

Peserta BPJS juga hanya dapat pergi ke rumah sakit yang disebutkan dalam surat referensi dari Faskes I. Seumpama, dari puskesmas wajib ke RSUD yang telah ditunjuk. Peserta tak dapat sembarang pergi ke rumah sakit lain walaupun rumah sakit hal yang demikian kerjasama dengan BPJS.

 

Berdasarkan sahabat pegawai negeri, dahulu PT ASKES juga mengaplikasikan referensi melainkan permintaan referensi dapat dijalankan di semua puskesmas. Tidak ada ketetapan wajib di puskemas tertentu.  Di era PT ASKES, peserta dapat memilih rumah sakit cocok harapan mereka selama rumah sakit hal yang demikian kerjasama dengan PT ASKES.

 

Keempat, peserta BPJS hanya dapat berobat di rumah sakit yang telah kerjasama dengan BPJS. Di rumah sakit yang belum kerjasama, peserta tak dapat mengaplikasikan jaminan kesehatan BPJS.

 

Masalahnya tak semua rumah sakit swasta telah kerjasama dengan BPJS. Daftar rumah sakit yang telah kerjasama dapat lihat disini.

 

Sementara, dengan asuransi kesehatan,  peserta dapat berobat di semua rumah sakit. Di rumah sakit yang telah kerjasama dengan asuransi kesehatan, pembayaran cukup dijalankan dengan memperlihatkan kartu (cashless). Di rumah sakit yang belum kerjasama, pembayaran dengan sistem reimbursement.

 

Kelima, fasilitas kamar BPJS hanya hingga kelas 1 (selengkapnya disini). Tidak ada fasilitas kelas VIP keatas. Sedangkan perawatan dan mutu dokter tak dibedakan antar kelas, melainkan kenyamanan kamar tentunya berbeda antar kelas.

 

READ  Anggapan Keliru Soal Asuransi Kesehatan yang Perlu Diluruskan

Dalam asuransi kesehatan, kelas kamar yang ditawarkan lebih tinggi. Peserta dapat menikmati kelas VIP dan diatasnya.

 

Keenam, tantangan yang sering dihadapi peserta BPJS dalam pelayanan kesehatan merupakan: (1) antre panjang  di rumah sakit; (2) kesulitan mendapatkan kamar rawat inap karena kamar untuk peserta BPJS sering penuh; (3) ada obat -obatan yang tak dijamin oleh BPJS sehingga peserta wajib menanggung sendiri (4) walaupun wajib gratis – selama cocok kelas  – peserta kadang masih wajib membayar kelebihan plafond, yang seandainya tak dibayar, rumah sakit tidak mau melayani. Ini keluhan yang sering timbul di media.

 

Situasi ini terkait lonjakan peserta BPJS, yang telah mencapai 132 juta orang dan masih akan terus bertambah. Kenaikkan permintaan dipicu oleh keharusan perusahaan untuk turut serta (ada sanksi) dan murahnya iuran. Sementara itu, di sisi lain, ketersediaan kamar dan daya medis di rumah sakit tak dapat dengan kencang ditingkatkan, terpenting untuk peserta BPJS.

 

Mengapa saya tekankan peserta BPJS. Karena tiap berobat, rumah sakit umumnya menanyakan peserta BPJS atau bukan.

 

Ini ada hubungannya dengan sistem BPJS membayar klaim ke rumah sakit. Metode BPJS merupakan membayar tagihan rumah sakit cocok standar tarif perawatan, yang telah diputuskan oleh pemerintah (nama skemanya INA-CBG),  yang mungkin jumlahnya lebih rendah dari tarif aktual rumah sakit. Metode ini disinyalir turut memberi pengaruh harapan rumah sakit menyediakan jumlah kamar untuk peserta BPJS.

 

Sementara itu, asuransi kesehatan membayar cocok tarif aktual yang ditagih oleh rumah sakit.  sekali kita mendengar bahwa jumlah kamar kurang dalam pelayanan asuransi kesehatan.