Sri Mulyani Indrawati, S.E., M.Sc., Ph.D (lahir di Bandar Lampung, Lampung, 26 Agustus 1962; umur 55 tahun) adalah wanita sekaligus orang Indonesia pertama yang menjabat sebagai Direktur Pelaksana Bank Dunia. Jabatan ini diembannya mulai 1 Juni 2010 hingga dia dipanggil kembali oleh Presiden Joko Widodo untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan menggantikan Bambang Brodjonegoro, dia mulai menjabat lagi sejak 27 Juli 2016. Sebelumnya, dia menjabat Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu.

 

Ketika ia menjadi Direktur Pelaksana Bank Dunia maka ia pun meninggalkan jabatannya sebagai menteri keuangan saat itu. Sebelum menjadi menteri keuangan, dia menjabat sebagai Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas dari Kabinet Indonesia Bersatu. Sri Mulyani sebelumnya dikenal sebagai seorang pengamat ekonomi di Indonesia. Ia menjabat sebagai Kepala Lembaga Penyelidikan Ekonomi dan Masyarakat Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (LPEM FEUI) sejak Juni 1998.

 

Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani mengatakan, sejak 1985 Indonesia telah masuk dalam golongan negara berpendatan menengah (middle income trap). Untuk terbebas dari kondisi ini, Indonesia hanya mempunyai waktu hingga 2027 untuk menempuh pendapatan per kapita di atas USD12.476.  Untuk menempuh hal tersebut, pertumbuhan per kapita Indonesia patut menempuh rata-rata 5,42% per tahun. Menurutnya, sejak krisis ekonomi pada 1998, pertumbuhan per kapita Indonesia belum menempuh setinggi 5,42%.

READ  Prosedur dan Cara Kerja Asuransi Kesehatan untuk Menanggung Pengobatan

 

” Bila pertumbuhan pendapatan per kapita rata-rata Indonesia hanya 3,5% per tahun, karenanya Indonesia diperkirakan akan keluar dari jebakan pendapatan menengah pada 2035. Ini berarti visi 100 tahun Indonesia merdeka susah diraih, ” kata Sri Mulyani saat orasi ilmiahnya di hadapan wisudawan Universitas Indonesia (UI) semester gasal 2018/2019 di Balairung.

 

Menurut Sri Mulyani, ada empat elemen yang memberikan peluang bagi Indonesia untuk keluar dari jebakan pendapatan menengah. Pertama, bonus demografi, di mana terdapat koridor waktu 30 tahun saat rasio ketergantungan menempuh tingkat minumum.  Pada 2013-2020, populasi angkatan kerja diperkirakan bertambah 14,8 juta orang. Jumlahnya akan menempuh 189 juta orang pada 2020. “Manusia yaitu aset utama sebuah bangsa. Peningkatan jumlah angkatan kerja yang berpendidikan dan pandai teknologi kabar yaitu aset potensial untuk mengasah peningkatan produktivitas,” jelasnya.

READ  Premi yang Singkat di Unit Link Menguntungkan Pemegang Polis

 

Kedua, kata Sri Mulyani yaitu urbanisasi. Pertumbuhan populasi perkotaan Indonesia termasuk yang tercepat di dunia, yaitu 4% per tahun. Diperkirakan sebanyak 68% (sangkaan Bank Dunia) atau 60% (sangkaan BPS) penduduk Indonesia akan menghuni kawasan perkotaan pada 2025.  Pertumbuhan penduduk perkotaan yang tinggi ini akan meningkatkan permintaan akan perumahan, konsumsi serta mendukung peningkatan investasi dan produktivitas. “Sehingga, dibutuhkan infrastruktur yang pas, tepat sasaran dan efisien untuk mengakomodasi urbanisasi ini,” imbuhnya. Faktor peluang ketiga, harga komoditi global yang melemah yang memberikan peluang bagi Indonesia untuk mengasah diversifikasi ekonomi. Harga komoditi yang tinggi pada beberapa dasawarsa lalu mengakibatkan nilai ekspor komoditi menempuh 65% dari sempurna eskpor sehingga nilai ekspor komoditi berada di atas nilai ekspor industri pengolahan.

READ  Cara Supaya Nongkrong Tidak Bikin Kantong Bolong

 

” Dengan kebijakan yang pas, lebih-lebih dalam memecahkan kendala investasi di sektor industri pengolagan, anjloknya harga komoditi yaitu suatu barokah tersembunyi,” kata Sri Mulyani. Keempat, perubahan ekonomi RRT yang mendukung kenaikan upah buruh di China yang mewujudkan peluang berkembangnya investasi pada sektor padat karya. Karena itu, dibutuhkan kebijakan pas untuk meningkatkan mutu dan keahlian energi kerja serta kebijakan meningkatkan mutu dan relevansi alumni sekolah kejuruan maupun alumni universitas.

 

” Untuk menghindari middle income trap, Indonesia patut menempuh pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan inklusi dengan elemen kunci yaitu produktivitas sumber energi manusia, infrastruktur andal, jaring pengaman sosial yang kuat untuk melindungi mereka yang rentan dan miskin, dan lembaga publik yang efisian dan bersih serta sektor swasta yang tumbuh secara sehat dan kompetitif, ” terang Sri Mulyani.